Urus Pendirian Perusahaan PT Cepat

Beberapa tahun yang lalu, untuk mendirikan suatu perusahaan yang berbentuk PT (Perseroan Terbatas) membutuhkan waktu yang lama dan berbulan-bulan bahkan tahun. Untuk pembuatan akta pendirian PT saja memakan waktu cukup lama apalagi sampai memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM RI, sering terjadi koreksi berkali-kali dari korektor di kemenkumham RI sehingga pihak Notaris pun harus […]

Read More

PP NO 39 Tahun 2014, Daftar Negative Investasi Baru

Dalam rangka untuk meningkatkan kegiatan penanaman modal di Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan peraturan baru berkaitan dengan penanaman modal. Peraturan baru tersebut yaitu PERATURAN PRESIDEN TENTANG DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL. PP No 39 Tahun 2014 tersebut diterbitkan tanggal 23 April 2014. Dengan terbitnya […]

Read More

RPTKA, KITAS, IMTA untuk TKA

Berikut ini informasi berkaitan dengan Tenaga Kerja Asing (TKA), Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), Ijin Tinggal Terbatas (KITAS), Ijin Kerja (IMTA) dimana dokumen-dokumen tersebut wajib di miliki oleh TKA yang tinggal dan bekerja di Indonesia. TATA CARA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING (TKA) 1.       DEFINISI a.    Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan adalah Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan […]

Read More

HS CODE 2012

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan berkaitan dengan Angka Pengenal Importir yaitu Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 27/M-DAG/PER/5/2012. Dimana untuk peraturan tersebut sudah pernah dimuat dalam posting beberapa waktu lalu. Berkaitan dengan import, tentu saja kita akan menemukan ketentuan berkaitan dengan HS Code atau Kelompok Pos Tarif dan HS Code juga ikut dirubah penomorannya oleh […]

Read More

Perubahan Angka Pengenal Importir (API) peraturan tahun 2012

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan RI kembali mengeluarkan peraturan berkaitan dengan Angka Pengenal Importir (API), yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan No 27 Tahun 2012. Peraturan berkaitan dengan API No 27 Tahun 2012 tersebut menggantikan atas peraturan berkaitan dengan Angka Pengenal Importir (API) sebelumnya. Dalam Permendag No 27 Tahun 2012 tersebut ada hal-hal yang sangat berbeda dari […]

Read More

IZIN USAHA JASA PERTAMBANGAN – IUJP

Jasa Pertambangan adalah jasa penunjang yang berkaitan dengan kegiatan usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Permen No 28 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Usaha jasa Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam Peraturan Usaha Jasa Pertambangan tersebut diatur mengenai bidang-bidang yang dapat dilakukan oleh pengusaha jasa pertambangan dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku. Ijin untuk usaha jasa pertambangan dimaksud […]

Read More

Registrasi Kepabeanan, SRP / NIK

Pada tahun 2011 Pemerintah telah menerbitkan regulasi berkaitan dengan Registrasi Kepabeanan /SRP / NIK. Dimana Registrasi Kepabenan / SRP / NIK merupakan salah satu instrumen kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam rangka melakukan import oleh importir disamping dokumen lainnya seperti hal nya Angka Pengenal Import (API) dan dokumen import lainnya. Berikut isi regulasi tersebut : SALINAN […]

Read More